Ancaman

Ancaman pencopotan sejumlah kepala dinas lingkup pertanian,perkebunan,dan perikanan ditanggapi DPRD Sulsel. Gubernur Syahrul Yasin Limpo diminta selektif dalam mengganti pejabat. Gubernur diminta mempertimbangkan berbagai aspek dalam menilai kinerja seorang kepala dinas. Anggota DPRD Sulsel Mukhtar Tompo mengungkapkan, sebaiknya Gubernur bersikap bijaksana dengan tidak melihat satu persoalan sebagai indikator kinerja secara menyeluruh. “Indikator kinerjanya tidak jelas.

Seharusnya dipertegas pada bagian mana kadis dinilai tidak maksimal. Jangan hanya karena persoalan krisis pangan yang terjadi saat ini,kemudian seluruh kadis yang menjadi mitra kerja Komisi B menjadi sasaran,” ujar dia yang juga anggota Komisi B DPRD Sulsel ini kepada media massa, kemarin.

Meski pergantian pejabat merupakan kewenangan Gubernur, diharapkan tetap mempertimbangkan berbagai aspek.Jika pencopotan dalam rangka evaluasi bagi kepala dinas, hal itu tidak menjadi masalah. Sebaliknya, tutur politikus Hanura ini, jika itu benar dilakukan,Gubernur harus menambah referensi sebelum mengambil keputusan. Ketua Komisi A DPRD Sulsel Tenri Yasin Limpo mengungkapkan, menempatkan pejabat pada sejumlah posisi menjadi hak prerogatif gubernur dan tentu itu sudah melalui proses penilaian yang dilakukan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). “Ini baru peringatan kalau tidak capai target,kadis harus memperbaiki kinerjanya,”ungkapnya.

Syahrul Yasin Limpo menyatakan akan mencopot sejumlah kadis lingkup pertanian, perkebunan, dan perikanan dengan alasan tidak mampu bekerja maksimal. Ada enam pejabat eselon II yang mendapat peringatan akan dilengserkan dari jabatannya tersebut,yaitu Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Holtikultura Sulsel Luthfi Halide; Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Murtala Ali; Kadis Perkebunan Burhanuddin Mustafa. Selain itu, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulsel Iskandar, Kepala Dinas Kehutanan Syukri Mattinetta, serta Kepala Badan Ketahanan Pangan Sulsel Muhammad Kasim Alwi.

Menanggapi ancaman pencopotan dari Gubernur, sejumlah kadis menyatakan pasrah jika memang diganti. Kadis Kelautan dan Perikanan Sulsel Iskandar misalnya. Dia menyatakan, jabatan yang didudukinya sekarang ini adalah prerogatif gubernur sehingga pihaknya tidak dapat berbuat banyak, selain mengejar target yang ditetapkan pimpinannya itu. “Kami berusaha mewujudkan keinginan Bapak Gubernur untuk menaikkan harga komoditi paling rendah Rp50 setiap kilogramnya. Kalau dicopot,itu wewenang Bapak Gubernur,”ungkapnya kemarin.

Menyikapi hal tersebut, dia mengaku Dinas Kelautan dan Perikanan sekarang ini melakukan koordinasi dengan tim ahli Gubernur guna mencari metode menaikkan angka pendapatan para petani serta nelayan di daerah ini. “Setelah mendapat arahan Gubernur, kami langsung berdiskusi dengan tim ahli gubernur. Kami yakin tahun ini bisa wujudkan keinginan tersebut,” ujar dia saat dihubungi via ponsel.

Baperjakat Siapkan Mutasi

Wacana mutasi sejumlah pejabat eselon II lingkup Pemprov Sulsel terus bergulir.Baperjakat dikabarkan menggodok sejumlah pejabat yang namanya masuk dalam mutasi jilid II pada 2011 ini. Sekretaris Pemprov Sulsel A Muallim yang dikonfirmasi SINDO terkait wacana mutasi,enggan berkomentar banyak.Menurutnya,Baperjakat tetap mengevaluasi dan mempertimbangkan pejabat yang dinilai tidak memiliki kompetensi di bidang masing-masing.

“Baperjakat kan setiap hari kerja. Setiap hari mempertimbangkan pejabat-pejabat. Saya tidak tahu kalau dalam waktu dekat ini (mutasi),” kata dia di rumah jabatan Gubernur Sulsel kemarin. Sementara itu, Kepala BKD sekaligus Sekretaris Baperjakat, Andi Murny Amien Situru, mengungkapkan, pelaksanaan mutasi pejabat merupakan wewenang penuh Gubernur. Baperjakat hanya menindaklanjuti keputusan Gubernur dengan mempersiapkan pelantikan. “Ini hak prerogatif gubernur. Saya tidak mau mengomentarinya,” pungkas dia kemarin. Demikian catatan online blog SEO tentang Ancaman.